KARAWANG | GEMPAR.CO – Di tengah beragam persoalan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Karawang, mulai dari infrastruktur rusak, banjir musiman, pelayanan kesehatan, hingga pemerataan pendidikan, satu pertanyaan besar mulai mengemuka di ruang publik: seberapa besar sebenarnya uang yang telah masuk ke kas Pemerintah Kabupaten Karawang sepanjang 2026?
Penelusuran GEMPAR.CO terhadap dokumen APBD, Nota Keuangan RAPBD 2026, serta sejumlah dokumen perencanaan fiskal daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang tahun ini mengelola pendapatan daerah dengan nilai sangat besar, berkisar antara Rp5,3 triliun hingga Rp5,7 triliun.
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan menembus angka Rp2 triliun lebih, menjadikannya salah satu target penerimaan daerah terbesar di Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
.SCROLL TO RESUME CONTENT
Besarnya angka tersebut memunculkan pertanyaan yang layak diajukan publik: sektor mana saja yang menyumbang pendapatan terbesar, dan sejauh mana realisasinya hingga pertengahan tahun ini?
Pajak Daerah Masih Jadi Tulang Punggung
Berdasarkan data yang dihimpun GEMPAR.CO, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Karawang menetapkan target PAD 2026 sekitar Rp2 triliun, meningkat dibanding target tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp1,7 triliun.
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, sumber utama pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten/kota meliputi:
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup antara lain jasa perhotelan, makanan dan minuman, hiburan, tenaga listrik, serta jasa parkir;
- Pajak Reklame;
- Pajak Air Tanah;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dengan struktur perpajakan tersebut, Karawang memiliki potensi penerimaan yang besar mengingat keberadaan kawasan industri, pertumbuhan sektor properti, aktivitas perdagangan, serta tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayahnya.
Sejumlah sumber di lingkungan fiskal daerah menyebutkan bahwa kontribusi terbesar PAD Karawang masih didominasi oleh PBB-P2, BPHTB, PBJT, serta penerimaan opsen PKB dan opsen BBNKB yang mulai berlaku setelah implementasi UU HKPD.
Daerah Industri Besar, PAD Belum Maksimal?
Di sinilah persoalan mulai menjadi sorotan.
Karawang dikenal sebagai magnet investasi nasional dengan kawasan industri besar seperti Karawang International Industrial City, Surya Cipta City of Industry, Indotaisei Industrial Park, hingga Kawasan Industri Kujang Cikampek.
Nilai investasi yang masuk setiap tahun mencapai puluhan triliun rupiah. Namun sejumlah kalangan menilai besarnya aktivitas ekonomi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kontribusi PAD yang diterima pemerintah daerah.
Faktanya, target PAD 2025 yang dipatok di kisaran Rp1,7 triliun disebut tidak sepenuhnya tercapai. Namun pada 2026, target justru kembali dinaikkan menjadi sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,1 triliun.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan:
- Apakah seluruh potensi pajak daerah telah tergali secara maksimal?
- Apakah masih terdapat kebocoran penerimaan dari sektor industri, properti, dan perdagangan?
- Atau justru target yang dipasang terlalu optimistis dibandingkan kemampuan realisasi?
Transfer Pusat Masih Mendominasi
Meski target PAD meningkat, hasil penelusuran GEMPAR.CO menunjukkan ketergantungan Karawang terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Dalam proyeksi APBD 2026, pendapatan transfer diperkirakan mencapai sekitar Rp3,5 triliun, jauh melampaui PAD daerah sendiri. Sementara pos lain-lain pendapatan daerah yang sah hanya berada pada kisaran puluhan miliar rupiah.
Artinya, lebih dari separuh kekuatan fiskal Karawang masih bertumpu pada aliran dana pusat.
Padahal, sebagai daerah industri nasional dengan basis ekonomi yang kuat, Karawang dinilai seharusnya mampu memperbesar tingkat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Publik Berhak Tahu Realisasi per Sektor
Hingga akhir Mei 2026, pemerintah daerah diketahui telah menjalankan berbagai program percepatan pendapatan, mulai dari digitalisasi layanan perpajakan hingga program jemput bola pembayaran pajak di kecamatan-kecamatan.
Namun ada sejumlah data penting yang hingga kini belum tersaji secara terbuka kepada publik, antara lain:
- Berapa realisasi PAD hingga Mei 2026?
- Sektor mana yang sudah melampaui target?
- Sektor mana yang masih tertinggal?
- Berapa tunggakan pajak perusahaan besar?
Transparansi atas data tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
APBD Besar, Pengawasan Harus Lebih Ketat
Dengan total APBD mencapai lebih dari Rp5 triliun, Karawang memiliki ruang fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan.
Namun besarnya anggaran harus dibarengi pengawasan yang kuat.
Sebab pada akhirnya, pertanyaan publik bukan hanya soal berapa uang yang masuk, melainkan juga ke mana uang itu dibelanjakan dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Di tengah persoalan jalan rusak, banjir berulang, layanan kesehatan yang masih dikeluhkan, hingga ketimpangan akses pendidikan, masyarakat berhak mengetahui apakah triliunan rupiah pendapatan daerah benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.
GEMPAR.CO akan terus menelusuri realisasi PAD Kabupaten Karawang 2026 secara rinci, termasuk sektor penyumbang terbesar serta potensi kebocoran penerimaan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Laporan: Redaksi GEMPAR.CO
Sumber: Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Karawang 2026, KUA APBD 2026, laporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, dan dokumen perencanaan fiskal daerah.
