Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat Ajak Seluruh Daerah Sinkronkan Gerakan Pilah Sampah

Minggu, 10 Mei 2026 - 18:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengajak seluruh pemerintah daerah menyinkronkan gerakan pilah sampah sebagai solusi serius mengatasi krisis sampah nasional.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengajak seluruh pemerintah daerah menyinkronkan gerakan pilah sampah sebagai solusi serius mengatasi krisis sampah nasional.

JAKARTA|GEMPAR.co – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menyinkronkan gerakan pilah sampah sebagai langkah serius mengatasi persoalan sampah nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri Pencanangan HUT Ke-499 Jakarta bertema “Menuju Lima Abad, Jaga Jakarta Bersih!” di kawasan Koridor Jalan H.R. Rasuna Said Pedestrian Plaza Festival, Minggu (10/5/2026).

Menurut Jumhur, Gerakan Pilah Sampah yang lebih dahulu dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Jakarta dalam menjaga kebersihan dan kualitas hidup warganya. Jakarta harus paling depan dalam memberikan contoh,” ujar Jumhur dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat saat ini tengah mempersiapkan roadmap nasional pengelolaan sampah yang ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan sampah dalam dua tahun ke depan.

“Setelah dilantik oleh presiden, kami sedang mempersiapkan roadmap pengelolaan sampah agar dalam dua tahun persoalan ini selesai di seluruh Indonesia,” katanya.

Jumhur menjelaskan, produksi sampah nasional saat ini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Sementara khusus di Jakarta, volume sampah mencapai sekitar 8 ribu ton per hari. Ironisnya, sekitar 75 persen sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik.

Karena itu, kata dia, pemerintah akan mendorong perubahan paradigma bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara tepat.

“Kita harus memastikan cita-cita menjadikan sampah bukan hanya sebagai masalah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bisa menjadi kenyataan dalam dua hingga tiga tahun mendatang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jumhur menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup tidak hanya akan memberikan teguran kepada pemerintah daerah terkait persoalan sampah, tetapi juga menyiapkan berbagai solusi dan opsi kebijakan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

“Maka ke depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan memberi teguran sekaligus mendiskusikan bahkan menyodorkan opsi-opsi kebijakan yang mungkin dilakukan bagi setiap provinsi,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga lurah, memastikan gerakan pilah sampah didukung fasilitas yang memadai agar program tersebut berjalan efektif.

“Gerakan pilah sampah harus bertemu dengan kebijakan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan begitu, pemilahan sampah dapat berjalan secara sempurna,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai persoalan sampah di Jakarta tidak mungkin diselesaikan sendiri tanpa kolaborasi seluruh pihak.

Ia berharap gerakan pilah sampah menjadi momentum baru dalam menyelesaikan persoalan sampah ibu kota yang selama ini belum terselesaikan secara optimal.

Dalam kegiatan tersebut, aktivis lingkungan Jerhemy Owen turut membacakan Deklarasi Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah yang berisi komitmen pemilahan sampah 100 persen di rumah tangga, fasilitas umum, kawasan komersial hingga kawasan industri.

Deklarasi itu juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, pengurangan sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA), serta peningkatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor demi terciptanya pengelolaan sampah berkelanjutan di Jakarta maupun daerah lainnya.

Laporan: Slamet Riyadi 
Editor: Redaksi GEMPAR.co

Berita Terkait

286 ASN Terima SK PNS di Karawang, Bupati Aep Tekankan Kerja Solid dan Integritas
Kemnaker Fokus Empat Pilar Strategis 2026, Siapkan SDM Adaptif Hadapi Disrupsi Teknologi
Anggaran Bina Mental Spiritual di Karawang Capai Rp 8 Miliar, Belanja Konsumsi hingga Perjalanan Dinas Mendominasi
Dedi Mulyadi Tegas Tolak Aktivitas Tambang Parung Panjang Dibuka Kembali

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 07:31 WIB

286 ASN Terima SK PNS di Karawang, Bupati Aep Tekankan Kerja Solid dan Integritas

Senin, 11 Mei 2026 - 11:05 WIB

Kemnaker Fokus Empat Pilar Strategis 2026, Siapkan SDM Adaptif Hadapi Disrupsi Teknologi

Minggu, 10 Mei 2026 - 21:43 WIB

Anggaran Bina Mental Spiritual di Karawang Capai Rp 8 Miliar, Belanja Konsumsi hingga Perjalanan Dinas Mendominasi

Minggu, 10 Mei 2026 - 18:06 WIB

Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat Ajak Seluruh Daerah Sinkronkan Gerakan Pilah Sampah

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:01 WIB

Dedi Mulyadi Tegas Tolak Aktivitas Tambang Parung Panjang Dibuka Kembali

Berita Terbaru

Peredaran rokok ilegal diduga masih bebas diperjualbelikan di salah satu gerai ATM BRI Link di wilayah Kabupaten Karawang. Praktik ini dinilai merugikan negara karena tidak membayar cukai resmi serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Laporan Khusus

Rokok Ilegal Diduga Dijual Bebas di ATM BRI Link Payung Sari

Rabu, 13 Mei 2026 - 20:50 WIB

KMP mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan audit substantif terhadap proyek PLTS di sejumlah puskesmas.

Laporan Khusus

KMP Desak Inspektorat Audit Proyek PLTS Puskesmas di Purwakarta

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:39 WIB