Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat Ajak Seluruh Daerah Sinkronkan Gerakan Pilah Sampah

Avatar photo

- Redaksi

Minggu, 10 Mei 2026 - 18:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengajak seluruh pemerintah daerah menyinkronkan gerakan pilah sampah sebagai solusi serius mengatasi krisis sampah nasional.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengajak seluruh pemerintah daerah menyinkronkan gerakan pilah sampah sebagai solusi serius mengatasi krisis sampah nasional.

JAKARTA|GEMPAR.co – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia menyinkronkan gerakan pilah sampah sebagai langkah serius mengatasi persoalan sampah nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Jumhur saat menghadiri Pencanangan HUT Ke-499 Jakarta bertema “Menuju Lima Abad, Jaga Jakarta Bersih!” di kawasan Koridor Jalan H.R. Rasuna Said Pedestrian Plaza Festival, Minggu (10/5/2026).

Menurut Jumhur, Gerakan Pilah Sampah yang lebih dahulu dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

“Ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Jakarta dalam menjaga kebersihan dan kualitas hidup warganya. Jakarta harus paling depan dalam memberikan contoh,” ujar Jumhur dalam sambutannya.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat saat ini tengah mempersiapkan roadmap nasional pengelolaan sampah yang ditargetkan mampu menyelesaikan persoalan sampah dalam dua tahun ke depan.

“Setelah dilantik oleh presiden, kami sedang mempersiapkan roadmap pengelolaan sampah agar dalam dua tahun persoalan ini selesai di seluruh Indonesia,” katanya.

Jumhur menjelaskan, produksi sampah nasional saat ini mencapai sekitar 141 ribu ton per hari. Sementara khusus di Jakarta, volume sampah mencapai sekitar 8 ribu ton per hari. Ironisnya, sekitar 75 persen sampah di Indonesia masih belum terkelola dengan baik.

Karena itu, kata dia, pemerintah akan mendorong perubahan paradigma bahwa sampah bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara tepat.

“Kita harus memastikan cita-cita menjadikan sampah bukan hanya sebagai masalah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi bisa menjadi kenyataan dalam dua hingga tiga tahun mendatang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Jumhur menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup tidak hanya akan memberikan teguran kepada pemerintah daerah terkait persoalan sampah, tetapi juga menyiapkan berbagai solusi dan opsi kebijakan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

“Maka ke depan, Kementerian Lingkungan Hidup akan memberi teguran sekaligus mendiskusikan bahkan menyodorkan opsi-opsi kebijakan yang mungkin dilakukan bagi setiap provinsi,” jelasnya.

Ia juga meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga lurah, memastikan gerakan pilah sampah didukung fasilitas yang memadai agar program tersebut berjalan efektif.

“Gerakan pilah sampah harus bertemu dengan kebijakan penyediaan fasilitas yang memadai. Dengan begitu, pemilahan sampah dapat berjalan secara sempurna,” katanya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai persoalan sampah di Jakarta tidak mungkin diselesaikan sendiri tanpa kolaborasi seluruh pihak.

Ia berharap gerakan pilah sampah menjadi momentum baru dalam menyelesaikan persoalan sampah ibu kota yang selama ini belum terselesaikan secara optimal.

Dalam kegiatan tersebut, aktivis lingkungan Jerhemy Owen turut membacakan Deklarasi Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah yang berisi komitmen pemilahan sampah 100 persen di rumah tangga, fasilitas umum, kawasan komersial hingga kawasan industri.

Deklarasi itu juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan sampah terintegrasi, pengurangan sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA), serta peningkatan edukasi dan kolaborasi lintas sektor demi terciptanya pengelolaan sampah berkelanjutan di Jakarta maupun daerah lainnya.


Laporan: Slamet Riyadi | Editor: Redaksi GEMPAR.co

Follow WhatsApp Channel gempar.co untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun
Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat
DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar
Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari
Ombudsman Bongkar Temuan di Lapas Cibinong: Ada 10 Bangunan Mirip Hunian, Akses Tak Terkunci hingga Dugaan Pungutan
Uang Dikembalikan, Perkara Selesai? Dugaan Penyimpangan BOS Rp879 Juta di Karawang Tetap Perlu Diusut
KPK Dalami Sejumlah Proyek Pemkab Bekasi yang Diduga Terkait Ipda Yayat

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 04:58 WIB

DPR Setujui RAPBN 2027, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Senin, 28 September 2026 - 15:12 WIB

Lapas Cibinong Masuk Babak Baru, Ombudsman Siap Buka Temuan di DPR

Senin, 28 September 2026 - 07:25 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berujung Pencopotan Kalapas dan Empat Pejabat

Jumat, 25 September 2026 - 20:55 WIB

DBHP Purwakarta 2025 Dipertanyakan: Selisih Rp46,87 Miliar, Jejak Tunggakan Rp19,74 Miliar

Jumat, 25 September 2026 - 19:20 WIB

Klaster Mewah Lapas Cibinong Berubah Setelah Disidak Ombudsman, Menteri Imipas Janji Investigasi 7 Hari

Berita Terbaru

Mahfud MD dorong penelusuran dokumen dan peran KPU dalam polemik ijazah Gibran.

Laporan Khusus

Polemik Ijazah Gibran: Mahfud Dorong Penelusuran Dokumen dan Peran KPU

Minggu, 11 Okt 2026 - 05:26 WIB

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan wartawan berujung laporan polisi dan memicu sorotan insan pers.

Laporan Khusus

Perselisihan Kepala DLH Bekasi dengan Wartawan Berujung Laporan Polisi

Sabtu, 10 Okt 2026 - 22:22 WIB