GEMPAR.CO

Curug Cigentis tetap menjadi salah satu ikon wisata alam Karawang Selatan.

Budaya

Curug Cigentis dan Tantangan Destinasi Wisata Baru: Mampukah Ikon Karawang Selatan Bertahan?

Budaya  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 20:09 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 20:09 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Di balik derasnya aliran air Curug Cigentis yang selama ini menjadi magnet wisata Karawang Selatan, kini muncul tantangan baru. Berbagai…

Barang bukti hasil penggeledahan dipamerkan di Polda Metro Jaya, namun konferensi pers terkait kasus eks Jampidsus molor lebih dari empat jam.

Breaking News

Kasus Eks Jampidsus Memanas, Konferensi Pers Molor Berjam-jam Picu Tanda Tanya Publik

Breaking News  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 17:05 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 17:05 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus),…

Kejaksaan Agung menegaskan pergantian kepemimpinan di Jampidsus tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum.

Breaking News

Kejagung Pastikan Pergantian Plt Jampidsus Tak Ganggu Penanganan Perkara, Rudi Margono Resmi Jalankan Tugas

Breaking News  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:45 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:45 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan pergantian kepemimpinan di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tidak akan memengaruhi proses penegakan hukum,…

Rudi Margono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah.

Breaking News

Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus, Kejagung Pastikan Penanganan Kasus Korupsi Tetap Berjalan

Breaking News  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:10 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 16:10 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda…

Komisi III DPR RI membentuk tim pengawas untuk mengawal penanganan tiga perkara dugaan korupsi menyusul pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jampidsus.

Breaking News

Komisi III DPR Bentuk Tim Pengawas Penanganan Tiga Kasus Korupsi setelah Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus

Breaking News  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 11:18 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 11:18 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Komisi III DPR RI membentuk tim pengawas untuk mengawal penanganan tiga perkara dugaan korupsi yang saat ini ditangani Korps Pemberantasan…

Dokumen kesepakatan Pansus DPRD Kabupaten Bekasi yang beredar memicu sorotan publik. Praktisi hukum Eriefendi, SH mempertanyakan etika, transparansi, dan akuntabilitas wakil rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

Politik & Pemerintahan

Dokumen Kesepakatan Pansus DPRD Bekasi Beredar, Praktisi Hukum Pertanyakan Etika dan Akuntabilitas Wakil Rakyat

Politik & Pemerintahan  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:22 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Beredarnya sebuah dokumen bertajuk “Berita Acara Kesepakatan” yang mengatasnamakan Panitia Khusus (Pansus) 14 DPRD Kabupaten Bekasi memicu perhatian publik. Dokumen…

Jampidsus Febrie Adriansyah mengakui rumah di Sentul yang digeledah penyidik adalah miliknya. Dari lokasi tersebut, polisi menyita 74 kilogram emas batangan dan uang senilai sekitar Rp282,4 miliar.

Breaking News

Jampidsus Akui Rumah Sentul yang Digeledah Miliknya, Klaim Emas 74 Kg dan Uang Rp282,4 Miliar Ada Pemiliknya

Breaking News  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:00 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 10:00 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, mengakui bahwa rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, yang menjadi…

Jampidsus Febrie Adriansyah mengundurkan diri di tengah proses hukum. Kejaksaan Agung memastikan penanganan perkara tetap berjalan dan mengajak seluruh pihak menghormati asas praduga tak bersalah. #GEMPARCO

Breaking News

Di Tengah Sorotan Penggeledahan, Febrie Adriansyah Mundur dari Kursi Jampidsus, Publik Tagih Akuntabilitas Penanganan Perkara

Breaking News  | Sabtu, 11 Juli 2026 - 09:46 WIB

Sabtu, 11 Juli 2026 - 09:46 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi babak baru dalam dinamika penegakan hukum…

Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menilai proses Verifikasi Partisipatif yang diselenggarakan DLH Kabupaten Purwakarta perlu didukung prosedur yang jelas, transparan, dan terdokumentasi secara resmi.

Lingkungan

KMP Pertanyakan Penundaan Verifikasi DLH Purwakarta, Soroti Tidak Adanya Notulen Rapat

Lingkungan  | Jumat, 10 Juli 2026 - 14:04 WIB

Jumat, 10 Juli 2026 - 14:04 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mempertanyakan tata kelola pelaksanaan Verifikasi Partisipatif Keselarasan Hasil Uji Air Limbah dan Data Operasional yang diselenggarakan…

Proyek P3-TGAI di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, menjadi sorotan setelah Ketua P3A Solokan Jaya Makmur mengakui adanya permintaan dana dari pihak yang mengaku sebagai aspirator partai.

Infrastruktur

Ketua P3A Akui Ada Permintaan Dana dari Pihak yang Mengaku Aspirator Partai pada Proyek P3-TGAI di Pakisjaya

Infrastruktur  | Rabu, 8 Juli 2026 - 18:29 WIB

Rabu, 8 Juli 2026 - 18:29 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, menjadi…

Dugaan permintaan dana dalam Program P3-TGAI 2026 di Pakisjaya mencuat setelah sejumlah kelompok tani mengaku diminta menyerahkan uang usai pencairan anggaran.

Infrastruktur

Program P3-TGAI di Pakisjaya Diwarnai Dugaan Permintaan Dana, Ini Pengakuan Kelompok Tani

Infrastruktur  | Selasa, 7 Juli 2026 - 09:16 WIB

Selasa, 7 Juli 2026 - 09:16 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Dugaan permintaan sejumlah uang dalam pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten…

KMP mengapresiasi langkah DLH Kabupaten Purwakarta yang melakukan verifikasi keselarasan hasil uji air limbah dengan data operasional industri.

Lingkungan

KMP Apresiasi Langkah DLH Purwakarta Verifikasi Data Operasional Industri, Dorong Pengawasan Lingkungan Berbasis Bukti

Lingkungan  | Senin, 6 Juli 2026 - 17:56 WIB

Senin, 6 Juli 2026 - 17:56 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mengapresiasi langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta yang menindaklanjuti permohonan verifikasi partisipatif terhadap keselarasan hasil…

Pengawas PJT II membantah tudingan adanya perintah mencabut papan proyek dan mengaku telah menginstruksikan pemasangan kembali. Namun, saat dipantau, satu lokasi di Segaran masih belum memasang papan informasi proyek.

Klarifikasi

Pengawas PJT II Bantah Perintah Cabut Papan Proyek, Instruksikan Pemasangan Kembali

Klarifikasi  | Minggu, 5 Juli 2026 - 19:11 WIB

Minggu, 5 Juli 2026 - 19:11 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pengawas proyek rehabilitasi saluran irigasi milik Perum Jasa Tirta (PJT) II Unit Wilayah II membantah tudingan bahwa dirinya memerintahkan pencabutan…

Tim GEMPAR.CO turun langsung ke lokasi, mendokumentasikan kondisi proyek, dan mewawancarai pekerja. Redaksi menegaskan pemberitaan disusun berdasarkan hasil liputan lapangan serta tetap membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers.

Utama

Pengawas PJT II Tuding Pemberitaan GEMPAR.CO Fitnah, Redaksi Tegaskan Berita Disusun Berdasarkan Liputan Langsung di Lokasi

Utama  | Minggu, 5 Juli 2026 - 11:00 WIB

Minggu, 5 Juli 2026 - 11:00 WIB

KARAWANG, GEMPAR.CO – Pengawas PJT II menyampaikan keberatan atas pemberitaan GEMPAR.CO terkait dugaan pencabutan papan proyek pada salah satu pekerjaan di wilayah kerjanya. Keberatan…

Pemprov Jawa Barat resmi melarang siswa SMA, SMK, dan SLB yang belum memenuhi syarat berkendara membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Jawa Barat

Pemprov Jabar Larang Siswa SMA/SMK Bawa Kendaraan Bermotor ke Sekolah, Ini Ketentuan Lengkapnya

Jawa Barat  | Minggu, 5 Juli 2026 - 07:13 WIB

Minggu, 5 Juli 2026 - 07:13 WIB

BANDUNG | GEMPAR.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat resmi memberlakukan larangan bagi peserta didik jenjang SMA, SMK, dan…

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan uji materi terhadap syarat usia minimal 25 tahun bagi calon kepala desa tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstitusi

MK Tolak Gugatan Batas Usia Calon Kepala Desa, Ketentuan Minimal 25 Tahun Tetap Berlaku

Mahkamah Konstitusi  | Minggu, 5 Juli 2026 - 06:51 WIB

Minggu, 5 Juli 2026 - 06:51 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan batas usia minimal calon kepala desa yang diajukan dua mahasiswa Universitas…

Nadiem Makarim resmi mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

Hukum

Nadiem Resmi Banding Vonis 10 Tahun, Empat Hakim Pengadil Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Hukum  | Minggu, 5 Juli 2026 - 06:28 WIB

Minggu, 5 Juli 2026 - 06:28 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan 10 tahun penjara…

Papan proyek rehabilitasi saluran irigasi milik PJT II di Karawang kembali tidak terlihat di lokasi pekerjaan.

Infrastruktur

Pekerja Ungkap Papan Proyek Dicabut atas Perintah Pengawas PJT II, Muncul Dugaan Upaya Menutup Informasi Pekerjaan

Infrastruktur  | Sabtu, 4 Juli 2026 - 19:40 WIB

Sabtu, 4 Juli 2026 - 19:40 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Dugaan minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek rehabilitasi saluran irigasi milik Perum Jasa Tirta (PJT) II Unit Wilayah II di Kabupaten…

Dana PIP diperuntukkan bagi kebutuhan personal peserta didik. Ketika penggunaannya dialihkan untuk operasional sekolah, muncul pertanyaan penting: apakah kesepakatan dengan orang tua cukup menjadi dasar hukum? Transparansi dan pemeriksaan objektif menjadi kunci untuk menjawabnya.

Opini Hukum

Dana PIP Digunakan Sekolah, Apakah Kesepakatan Orang Tua Bisa Menjadi Dasar Hukum?

Opini Hukum  | Jumat, 3 Juli 2026 - 17:20 WIB

Jumat, 3 Juli 2026 - 17:20 WIB

Oleh: Redaksi GEMPAR.CO PENGAKUAN Kepala SMK Yayasan Baitul Sa’diyah (YBS) Tirtamulya, Kabupaten Karawang, mengenai penggunaan sekitar 90 persen dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk…

Pengakuan Kepala SMK Yayasan Baitul Sa'diyah Tirtamulya terkait mekanisme penggunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi sorotan.

Laporan Khusus

Pengakuan Kepsek SMK YBS Soal Penggunaan Dana PIP untuk Operasional Sekolah Tuai Sorotan, Praktisi Hukum Minta Ada Pemeriksaan

Laporan Khusus  | Jumat, 3 Juli 2026 - 16:10 WIB

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:10 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pengakuan Kepala SMK Yayasan Baitul Sa’diyah (YBS) Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Riza Zaenul Furqon, terkait mekanisme penggunaan dana Program Indonesia Pintar…