GEMPAR.CO

Monitoring dan evaluasi Dana Desa 2026 di Kecamatan Batujaya mulai bergulir. Pemerintah kecamatan melakukan pengawasan administrasi, keuangan, hingga realisasi pembangunan fisik untuk memastikan penggunaan anggaran desa berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Masyarakat berharap monev tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan perbaikan tata kelola dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga. Ilustrasi foto GEMPAR.co

Pemerintahan

Pengawasan Dana Desa 2026 Bergulir di Batujaya, Warga Minta Monev Berdampak Nyata

Pemerintahan  | Selasa, 19 Mei 2026 - 08:50 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 08:50 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pemerintah Kecamatan Batujaya mulai menggulirkan monitoring dan evaluasi (monev) Dana Transfer Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya pengawasan terhadap pengelolaan…

Perbedaan arah penanganan perkara di Purwakarta menjadi sorotan publik. Kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama ARM terus berkembang hingga konstruksi TPPU, sementara perkara dugaan korupsi dana desa di 11 desa justru dihentikan melalui pendekatan administratif.

Cek Fakta

Perbedaan Penanganan Perkara di Purwakarta Jadi Sorotan Publik

Cek Fakta  | Selasa, 19 Mei 2026 - 08:00 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 08:00 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.co – Perbedaan arah penanganan perkara oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Purwakarta menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah perkara dugaan gratifikasi…

Pengelolaan aset negara tidak dapat disederhanakan hanya melalui berita acara internal. Material hasil pembongkaran bangunan sekolah tetap melekat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang wajib dikelola sesuai prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Hukum

Menguji Kebenaran Materiil Rekomendasi Dinas Pendidikan terhadap Berita Acara Hibah Aset Milik Pemerintah

Analisis Hukum  | Selasa, 19 Mei 2026 - 07:10 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 07:10 WIB

Oleh: Redaksi GEMPAR.co MUNCULNYA dokumen rekomendasi pembongkaran 16 ruang kelas SMPN 2 Jayakerta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karawang menimbulkan pertanyaan serius mengenai…

Kualitas sebuah gugatan tidak hanya diukur dari kerasnya tuduhan, tetapi dari ketepatan menyusun dasar hukum, kejelasan tuntutan, serta kecermatan memenuhi hukum acara perdata. Dalam praktik peradilan, kesalahan formil dapat membuat perkara gugur bahkan sebelum pokok sengketa diperiksa.

Opini Hukum

Menguji Kualitas Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Opini Hukum  | Selasa, 19 Mei 2026 - 06:43 WIB

Selasa, 19 Mei 2026 - 06:43 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co DALAM praktik peradilan perdata, gugatan bukan sekadar dokumen administratif yang diajukan untuk memulai persidangan. Gugatan adalah instrumen hukum…

KMP soroti penghentian penyelidikan dugaan korupsi Dana Desa di 11 desa Kabupaten Purwakarta. Pengembalian kerugian negara dinilai tidak otomatis menghapus kewajiban pengujian pidana secara transparan dan akuntabel. Ilustrasi foto GEMPAR.co

Dugaan Korupsi

KMP Soroti Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Desa di 11 Desa Purwakarta

Dugaan Korupsi  | Senin, 18 Mei 2026 - 20:27 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 20:27 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.co – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mempertanyakan penghentian penyelidikan dugaan korupsi Dana Desa di 11 desa di Kabupaten Purwakarta yang sebelumnya ditangani…

Revitalisasi SMPN 2 Jayakerta di Kabupaten Karawang menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait pengelolaan material hasil bongkaran bangunan sekolah. Transparansi tata kelola aset dan mekanisme penggunaan hasil penjualan material kini menjadi perhatian berbagai pihak. Foto: GEMPAR.co

Laporan Khusus

Material Bongkaran Revitalisasi SMPN 2 Jayakerta Jadi Sorotan, Transparansi Pengelolaan Aset Dipertanyakan

Laporan Khusus  | Senin, 18 Mei 2026 - 18:19 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 18:19 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pengelolaan material hasil bongkaran proyek revitalisasi SMP Negeri 2 Jayakerta, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian publik. Pemanfaatan hingga penjualan sebagian material…

Komisi IV DPRD Karawang mendesak KCD Wilayah IV Jawa Barat segera membuka hasil verifikasi dugaan ketidaksesuaian data pendidikan di salah satu SMK swasta di Karawang. Keterbukaan informasi dinilai penting agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Laporan Khusus

DPRD Karawang Minta KCD Wilayah IV Segera Buka Hasil Verifikasi Dugaan Ketidaksesuaian Data Pendidikan

Laporan Khusus  | Senin, 18 Mei 2026 - 12:34 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 12:34 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang meminta Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah IV Provinsi Jawa Barat segera menyampaikan hasil verifikasi terkait…

Bangunan sekolah boleh direvitalisasi, tetapi tata kelola aset negara tidak boleh diabaikan. Material bongkaran sekolah negeri tetap merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya wajib mengikuti prosedur hukum, transparan, dan akuntabel.

Opini Hukum

Penjualan Aset Bongkaran Sekolah Negeri Harus Mematuhi Hukum dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Opini Hukum  | Senin, 18 Mei 2026 - 09:19 WIB

Senin, 18 Mei 2026 - 09:19 WIB

Oleh: Mulyadi Pemimpin Redaksi GEMPAR.co PRAKTIK penjualan material bongkaran bangunan sekolah negeri pasca revitalisasi masih sering terjadi di berbagai daerah. Pihak sekolah umumnya menjual besi…

Sebuah mobil box diduga mengangkut BBM subsidi jenis solar dan bensin menggunakan jerigen berkapasitas besar. Aktivitas pemuatan terpantau di kawasan Pasar Karangjati menuju Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Sabtu malam (16/5/2026).

Laporan Khusus

Diduga Angkut BBM Subsidi, Mobil Box Terpantau Memuat Jerigen di Karawang

Laporan Khusus  | Minggu, 17 Mei 2026 - 20:42 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 20:42 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Sebuah mobil box bernomor polisi B 9818 FCK diduga mengangkut bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan bensin dari…

RUP Bapenda Karawang 2026 menjadi sorotan setelah muncul paket Belanja Tagihan Listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah Rp1,4 miliar. Selain itu, puluhan paket dengan nomenklatur serupa diduga terfragmentasi dalam pengadaan rutin operasional. (Ilustrasi Foto  Gempar.co)

Laporan Khusus

RUP Bapenda Karawang 2026 Disorot, Tagihan Listrik Rp 9,2 Miliar dan Mobil Pajak Rp 1,4 Miliar Dipertanyakan

Laporan Khusus  | Minggu, 17 Mei 2026 - 15:55 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:55 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menjadi sorotan setelah sejumlah paket belanja…

Sorotan publik terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bapenda Karawang Tahun 2026 terus menguat. Paket belanja listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan mobil pelayanan pajak Rp1,4 miliar menjadi perhatian karena dinilai perlu penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Laporan Khusus

RUP Bapenda Karawang 2026 Rp16,1 Miliar, Anggaran Perjalanan Dinas dan Honorarium Dipertanyakan

Laporan Khusus  | Minggu, 17 Mei 2026 - 14:45 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:45 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan setelah total anggaran swakelola tercatat…

Pengecoran halaman SMAN 1 Cibuaya menjadi sorotan publik. Proyek yang diduga menggunakan Dana BOS 2026 itu dinilai minim transparansi dan dikhawatirkan tidak memenuhi standar teknik konstruksi, sehingga berpotensi cepat mengalami kerusakan.

Investigasi

Pengecoran Halaman SMAN 1 Cibuaya Disorot, Diduga Abaikan Standar Konstruksi dan Transparansi Dana BOS

Investigasi  | Minggu, 17 Mei 2026 - 12:38 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 12:38 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Proyek pengecoran halaman di SMAN 1 Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan masyarakat. Warga menilai pihak sekolah diduga mengabaikan…

Rembesan air yang diduga berasal dari saluran irigasi di sepanjang Jalan Raya Batujaya, Karawang, dikeluhkan warga karena menggenangi badan jalan dan membahayakan pengendara.

Infrastruktur

Rembesan Air Irigasi di Jalan Raya Batujaya Dikeluhkan Warga, Berpotensi Membahayakan Pengendara

Infrastruktur  | Minggu, 17 Mei 2026 - 11:40 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 11:40 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Rembesan air yang diduga berasal dari saluran irigasi di sepanjang Jalan Raya Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai keluhan dari warga dan…

Publik meminta pemerintah daerah, Bea Cukai, Satpol PP, dan aparat penegak hukum bertindak tegas karena praktik tersebut dinilai merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Cukai.

Investigasi

Rokok Ilegal Diduga Marak di Karawang, Pemda dan Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Tegas

Investigasi  | Minggu, 17 Mei 2026 - 11:04 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 11:04 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai diduga masih marak di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang. Hasil penelusuran tim GEMPAR.co menemukan produk…

Bidkum Polda Jabar menggelar penyuluhan hukum di Aula Presisi Polres Purwakarta sebagai upaya meningkatkan pemahaman personel terhadap KUHAP baru dan paradigma hukum modern. Kegiatan ini diharapkan memperkuat profesionalisme, integritas, serta pelayanan humanis anggota Polri kepada masyarakat.

Headline

Bidkum Polda Jabar Berikan Penyuluhan Hukum di Polres Purwakarta, Personel Didorong Adaptif Hadapi KUHAP Baru

Headline  | Minggu, 17 Mei 2026 - 10:37 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 10:37 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Jajaran Polda Jabar terus memperkuat kapasitas dan profesionalisme anggota kepolisian melalui kegiatan penyuluhan hukum yang digelar Bidang Hukum (Bidkum) di…

Dalam hukum perdata, waktu bukan sekadar hitungan kalender, melainkan penentu hidup atau gugurnya hak hukum seseorang. Jangan biarkan hak menggugat hilang karena terlambat memperjuangkannya.

Opini Hukum

Daluarsa Gugatan Perdata: Jangan Sampai Hak Hukum Hilang Karena Terlambat Menggugat

Opini Hukum  | Minggu, 17 Mei 2026 - 10:08 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 10:08 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co SENGKETA kerja sama investasi maupun persoalan wanprestasi dalam hubungan bisnis sering kali berujung pada ancaman gugatan perdata. Namun…

Pemerhati kebijakan publik Jiji Makriji menegaskan, rumah sakit daerah merupakan wajah pelayanan pemerintah yang harus mengedepankan profesionalisme, empati, dan komunikasi humanis kepada masyarakat.

Pelayanan Publik

Citra Buruk Pelayanan RSUD Rengasdengklok Dinilai Coreng Nama Baik Bupati Karawang

Pelayanan Publik  | Minggu, 17 Mei 2026 - 09:23 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:23 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Polemik pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Rengasdengklok terus menuai perhatian publik. Keluhan keluarga pasien asal Kecamatan Tirtajaya terkait…

Keluhan keluarga pasien terhadap pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok menjadi pengingat bahwa pelayanan publik membutuhkan empati, komunikasi yang baik, dan kepastian penanganan bagi masyarakat.

Editorial

Keselamatan Pasien Harus Menjadi Prioritas, Bukan Tersandera Administrasi

Editorial  | Minggu, 17 Mei 2026 - 08:58 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:58 WIB

Oleh: Mulyadi  | Pemimpin Redaksi GEMPAR.co PELAYANAN kesehatan sejatinya hadir untuk memberikan pertolongan, rasa aman, dan kepastian kepada masyarakat. Terlebih dalam situasi darurat, rumah…

Pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok kembali menjadi sorotan publik. Keluarga pasien asal Tirtajaya mengeluhkan pelayanan yang dinilai terkendala prosedur SPGDT saat membawa pasien untuk mendapatkan penanganan medis darurat, Sabtu malam (16/5/2026).

Laporan Khusus

Pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok Dikeluhkan, Prosedur SPGDT Dinilai Hambat Penanganan Pasien

Laporan Khusus  | Minggu, 17 Mei 2026 - 08:37 WIB

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:37 WIB

KARAWANG | GEMPAR.co – Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSUD Rengasdengklok menuai keluhan dari keluarga pasien asal Kecamatan Tirtajaya. Keluarga pasien menilai prosedur…

Putusan pemidanaan bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi mencerminkan wajah keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kolom Redaksi

Putusan Pemidanaan dan Wajah Keadilan di Indonesia

Kolom Redaksi  | Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:40 WIB

Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:40 WIB

Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi HUKUM pidana sejatinya tidak hanya berbicara tentang menghukum seseorang. Di balik setiap putusan pemidanaan, terdapat pertarungan antara kepastian hukum,…