GEMPAR.CO

Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan salah satu laporan terkait dugaan penyimpangan tersebut berasal dari hasil pengawasan Kementerian Keuangan terhadap pelaksanaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dugaan Korupsi

Kepala BGN Dadan Hindayana Jadi Tersangka Korupsi, Menkeu: Salah Satu Laporan Dari Kemenkeu

Dugaan Korupsi  | Kamis, 4 Juni 2026 - 03:00 WIB

Kamis, 4 Juni 2026 - 03:00 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan turut menyampaikan laporan terkait dugaan penyimpangan yang terjadi di Badan Gizi…

Prabowo Ungkap Dugaan Penyelewengan MBG. Presiden meminta BPKP dan PPATK melakukan pendalaman atas laporan kejanggalan dalam Program Makan Bergizi Gratis demi menjaga akuntabilitas dan keberhasilan program strategis nasional tersebut.

Liputan Khusus

Prabowo Ungkap Dugaan Penyelewengan MBG, BPKP dan PPATK Diminta Turun Tangan

Liputan Khusus  | Kamis, 4 Juni 2026 - 02:38 WIB

Kamis, 4 Juni 2026 - 02:38 WIB

BOGOR | GEMPAR.CO – Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya laporan mengenai dugaan kejanggalan dan indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang…

Lembaga Perlindungan Konsumen Anom Kali Jaga Indonesia (LPK-AKI) Perwakilan Bekasi Raya melaporkan dugaan sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Amdal

LPK-AKI Adukan Dugaan Dapur MBG Tanpa IPAL ke Badan Gizi Nasional

Amdal  | Kamis, 4 Juni 2026 - 02:17 WIB

Kamis, 4 Juni 2026 - 02:17 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Lembaga Perlindungan Konsumen Anom Kali Jaga Indonesia (LPK-AKI) Perwakilan Bekasi Raya melayangkan pengaduan resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait…

Kejaksaan Negeri Kota Bandung resmi menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga.

Breaking News

Kejari Kota Bandung Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi, Status Tersangka Wakil Wali Kota Bandung Erwin Gugur

Breaking News  | Rabu, 3 Juni 2026 - 21:18 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 21:18 WIB

BANDUNG | GEMPAR.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung resmi menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya menjerat Wakil Wali Kota Bandung,…

Kejagung mendalami dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Penyidik menelusuri penunjukan sejumlah mitra SPPG yang diduga memiliki afiliasi dengan mantan petinggi BGN serta proses verifikasi yang diduga tidak sesuai prosedur.

Dugaan Korupsi

Dugaan Korupsi Program MBG, Kejagung Sebut Sejumlah SPPG Terafiliasi dengan Eks Petinggi BGN

Dugaan Korupsi  | Rabu, 3 Juni 2026 - 20:59 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:59 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap adanya dugaan keterkaitan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN)…

Foto: Pengurus BUMDes Mandiri Sukasari saat memberikan keterangan kepada Tim Investigasi GEMPAR.CO, Rabu (3/6/2026).

Laporan Khusus

Program Ketahanan Pangan BUMDes Sukasari Menuai Tanda Tanya, Keterangan Pengelola Picu Pertanyaan Baru

Laporan Khusus  | Rabu, 3 Juni 2026 - 20:27 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:27 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Pengelolaan program ketahanan pangan yang dijalankan BUMDes Mandiri Desa Sukasari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, kembali menjadi perhatian masyarakat. Selain adanya…

Ketua LPK Anom Kalijaga, Eri Efendi, SH, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup serta perlindungan konsumen.

Amdal

LPK Anom Kalijaga Soroti Dugaan Pengelolaan IPAL Dapur MBG di Bekasi, Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi

Amdal  | Rabu, 3 Juni 2026 - 18:59 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:59 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Anom Kalijaga Indonesia (AKI) Kabupaten Bekasi menyoroti dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada…

KMP menilai PT Win Textile belum menjawab substansi pengelolaan limbah yang diminta melalui dua surat klarifikasi. Organisasi masyarakat tersebut menyoroti pentingnya transparansi lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Amdal

KMP Nilai PT Win Textile Belum Jawab Substansi Pengelolaan Limbah

Amdal  | Rabu, 3 Juni 2026 - 18:06 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:06 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menilai PT Win Textile belum memberikan jawaban substantif atas sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan air limbah perusahaan…

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditahan Kejaksaan Agung setelah menjalani pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dugaan Korupsi

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pengusutan Tata Kelola Program MBG Memasuki Babak Baru

Dugaan Korupsi  | Rabu, 3 Juni 2026 - 17:33 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 17:33 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, setelah menjalani pemeriksaan intensif pada Rabu (3/6/2026)….

Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikabarkan dijemput Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) dini hari. Pada hari yang sama, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta Pusat.

Dugaan Korupsi

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dikabarkan Dijemput Kejagung, Publik Menunggu Penjelasan Resmi

Dugaan Korupsi  | Rabu, 3 Juni 2026 - 14:04 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:04 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikabarkan dijemput oleh tim Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (3/6/2026) dini hari….

Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Penggeledahan yang berlangsung sejak dini hari itu dilakukan sehari setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan BGN.

Dugaan Korupsi

Kejagung Geledah Kantor BGN Sehari Setelah Pergantian Pimpinan

Dugaan Korupsi  | Rabu, 3 Juni 2026 - 13:37 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:37 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor pusat Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlokasi di kawasan Kebon…

Partisipasi sebesar Rp100 ribu per siswa disepakati dalam rapat yang melibatkan pihak sekolah, komite, dan wali murid. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya edaran larangan pungutan dari Disdikbud Karawang.

Pendidikan

Sebelum Edaran Disdik Terbit, SDN II Batujaya Galang Dana Perpisahan dari Orang Tua Siswa

Pendidikan  | Rabu, 3 Juni 2026 - 10:35 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 10:35 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Penggalangan dana untuk kegiatan perpisahan siswa di SDN II Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menjadi perhatian publik setelah Dinas Pendidikan…

Diplomasi, kritik, dan konstitusi. Dino Patti Djalal menjadi salah satu suara yang terus mewarnai diskursus kebijakan luar negeri Indonesia melalui pengalaman dan perspektif diplomatik yang luas.

Tokoh

Profil Lengkap Dino Patti Djalal: Diplomat Senior yang Kerap Mengkritisi Kebijakan Luar Negeri Pemerintah

Tokoh  | Rabu, 3 Juni 2026 - 08:51 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 08:51 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Nama Dino Patti Djalal kembali menjadi perbincangan publik setelah sejumlah pandangannya terkait arah diplomasi Indonesia dan kebijakan luar negeri pemerintah…

PP Nomor 16 Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Regulasi

PP Nomor 16 Tahun 2026 Ubah Tata Kelola Desa, Ini Poin-Poin Penting yang Perlu Diketahui

Regulasi  | Rabu, 3 Juni 2026 - 08:24 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 08:24 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa….

Ketua Umum Rakyat Membela Prabowo (RAMBO), Haetami Abdallah, menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Eksklusif

Haetami Abdallah: Negara Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Jabatan dan Pengaruh

Eksklusif  | Rabu, 3 Juni 2026 - 07:18 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 07:18 WIB

BEKASI | GEMPAR.CO – Ketua Umum Rakyat Membela Prabowo (RAMBO), Haetami Abdallah, menegaskan bahwa prinsip negara hukum mengharuskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang…

Tim Investigasi GEMPAR.CO menelusuri regulasi, pendapat pakar, sikap resmi KPK, hingga proses uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap fakta di balik kontroversi yang menjadi sorotan nasional ini.

Investigasi

Benarkah Bos BUMN Kini Kebal dari Jerat KPK?

Investigasi  | Rabu, 3 Juni 2026 - 06:57 WIB

Rabu, 3 Juni 2026 - 06:57 WIB

Menelusuri Polemik Pasal 9G UU BUMN dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi Oleh Tim Investigasi GEMPAR.CO JAKARTA | GEMPAR.CO – Satu pasal dalam Undang-Undang Nomor…

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengganti Kepala BGN serta dua Wakil Kepala BGN sekaligus. Pemerintah menyebut langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, serta meningkatkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Headline

Prabowo Rombak Total Pimpinan BGN, Kepala dan Dua Wakil Diganti Sekaligus

Headline  | Selasa, 2 Juni 2026 - 22:50 WIB

Selasa, 2 Juni 2026 - 22:50 WIB

JAKARTA | GEMPAR.CO – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengganti Kepala BGN beserta dua wakil kepala…

KMP mengapresiasi respons PT Urase Prima terkait pengelolaan lingkungan. Namun, KMP masih memerlukan dokumen pendukung untuk memverifikasi informasi yang telah disampaikan secara objektif, transparan, dan berbasis data.

Amdal

KMP Apresiasi Respons PT Urase Prima, Dorong Verifikasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Amdal  | Selasa, 2 Juni 2026 - 21:46 WIB

Selasa, 2 Juni 2026 - 21:46 WIB

PURWAKARTA | GEMPAR.CO – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mengapresiasi respons PT Urase Prima terkait permintaan klarifikasi mengenai pengelolaan air limbah perusahaan. Namun, organisasi masyarakat…

Belanja penghargaan senilai Rp1,397 miliar dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Kesra Setda Karawang Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik.

Laporan Khusus

Belanja Penghargaan Rp1,39 Miliar di Kesra Karawang Jadi Sorotan, Siapa Penerimanya?

Laporan Khusus  | Selasa, 2 Juni 2026 - 18:24 WIB

Selasa, 2 Juni 2026 - 18:24 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Alokasi anggaran di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026 memunculkan sejumlah pertanyaan publik. Berdasarkan penelusuran…

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan anggaran di Disdikpora Karawang Tahun Anggaran 2025 memicu langkah evaluasi dari Inspektorat Daerah.

Laporan Khusus

BPK Temukan Penggunaan Anggaran Tak Sesuai Peruntukan, Inspektorat Karawang Bergerak

Laporan Khusus  | Selasa, 2 Juni 2026 - 16:51 WIB

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:51 WIB

KARAWANG | GEMPAR.CO – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda…