logo✖

Program P3-TGAI di Pakisjaya Diwarnai Dugaan Permintaan Dana, Ini Pengakuan Kelompok Tani KMP Apresiasi Langkah DLH Purwakarta Verifikasi Data Operasional Industri, Dorong Pengawasan Lingkungan Berbasis Bukti Pengawas PJT II Tuding Pemberitaan GEMPAR.CO Fitnah, Redaksi Tegaskan Berita Disusun Berdasarkan Liputan Langsung di Lokasi Pemprov Jabar Larang Siswa SMA/SMK Bawa Kendaraan Bermotor ke Sekolah, Ini Ketentuan Lengkapnya MK Tolak Gugatan Batas Usia Calon Kepala Desa, Ketentuan Minimal 25 Tahun Tetap Berlaku

thumbnail

Program P3-TGAI di Pakisjaya Diwarnai Dugaan Permintaan Dana, Ini Pengakuan Kelompok Tani

thumbnail

KMP Apresiasi Langkah DLH Purwakarta Verifikasi Data Operasional Industri, Dorong Pengawasan Lingkungan Berbasis Bukti

thumbnail

Pengawas PJT II Bantah Perintah Cabut Papan Proyek, Instruksikan Pemasangan Kembali

thumbnail

Pengawas PJT II Tuding Pemberitaan GEMPAR.CO Fitnah, Redaksi Tegaskan Berita Disusun Berdasarkan Liputan Langsung di Lokasi

Breaking News

Pemerintah resmi menghapus istilah guru honorer dari sistem hukum nasional. Mulai 2027, status tenaga pendidik non-ASN diberlakukan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan nasional. Pemerintah resmi menghapus istilah guru honorer dari sistem hukum nasional. Mulai 2027, status tenaga pendidik non-ASN diberlakukan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan nasional.

Regulasi

Guru Honorer Resmi Dihapus dari Istilah Hukum, Pemerintah Tegaskan Skema Baru Berlaku 2027

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:16 WIB
Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegas Pemprov Jawa Barat untuk tidak membuka kembali aktivitas tambang di Parung Panjang, Bogor Regency. Keputusan ini disebut sebagai langkah mengutamakan keselamatan warga, mengurangi dampak polusi, kemacetan, serta risiko kecelakaan akibat lalu lalang truk tambang. Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegas Pemprov Jawa Barat untuk tidak membuka kembali aktivitas tambang di Parung Panjang, Bogor Regency. Keputusan ini disebut sebagai langkah mengutamakan keselamatan warga, mengurangi dampak polusi, kemacetan, serta risiko kecelakaan akibat lalu lalang truk tambang.

Pemerintahan

Dedi Mulyadi Tegas Tolak Aktivitas Tambang Parung Panjang Dibuka Kembali

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:01 WIB
Ilustrasi: Mulai hari ini, warga Jakarta diwajibkan memilah sampah rumah tangga dalam empat kategori sebagai bagian dari program baru Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan yang ditegaskan Gubernur Pramono Anung ini diharapkan menjadi langkah nyata mengurangi beban sampah ibu kota dan membangun budaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Ilustrasi: Mulai hari ini, warga Jakarta diwajibkan memilah sampah rumah tangga dalam empat kategori sebagai bagian dari program baru Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan yang ditegaskan Gubernur Pramono Anung ini diharapkan menjadi langkah nyata mengurangi beban sampah ibu kota dan membangun budaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Kebijakan

Pramono Tegas! Mulai Hari Ini Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah

Minggu, 10 Mei 2026 - 01:07 WIB
Ilustrasi: Di tengah semangat reformasi hukum, pertanyaan penting muncul: sejauh mana diskresi aparat dapat dijalankan tanpa menggerus kepastian hukum? Dan bagaimana memastikan sanksi administratif tidak menjadi ruang abu-abu yang rawan penyalahgunaan? Ilustrasi: Di tengah semangat reformasi hukum, pertanyaan penting muncul: sejauh mana diskresi aparat dapat dijalankan tanpa menggerus kepastian hukum? Dan bagaimana memastikan sanksi administratif tidak menjadi ruang abu-abu yang rawan penyalahgunaan?

Perspektif

PERSPEKTIF HUKUM: Pasal 613 KUHP dalam Bingkai Ultimum Remedium, Diskresi, dan Kepastian Hukum

Minggu, 10 Mei 2026 - 00:56 WIB
Ilustrasi: Hubungan keluarga bukan alasan penghapus pidana. KUHP Baru menegaskan bahwa pencurian antaranggota keluarga tetap dapat diproses hukum melalui mekanisme delik aduan, dengan batas waktu pengaduan dan pengecualian tertentu. Kepastian hukum tetap berjalan, tanpa mengabaikan ruang penyelesaian secara restoratif. Ilustrasi: Hubungan keluarga bukan alasan penghapus pidana. KUHP Baru menegaskan bahwa pencurian antaranggota keluarga tetap dapat diproses hukum melalui mekanisme delik aduan, dengan batas waktu pengaduan dan pengecualian tertentu. Kepastian hukum tetap berjalan, tanpa mengabaikan ruang penyelesaian secara restoratif.

Perspektif

PERSPEKTIF HUKUM: Pencurian dalam Keluarga Tetap Bisa Dipidana, KUHP Baru Tegaskan Delik Aduan dan Batas Penuntutan

Minggu, 10 Mei 2026 - 00:43 WIB
Ilustrasi: Balik nama sertifikat tanah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Menunda proses ini berisiko memicu sengketa, sertifikat ganda, hingga hambatan hukum di kemudian hari. Ilustrasi: Balik nama sertifikat tanah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Menunda proses ini berisiko memicu sengketa, sertifikat ganda, hingga hambatan hukum di kemudian hari.

Pelayanan Publik

Jangan Tunda Balik Nama Sertifikat Tanah, Ini Risiko dan Cara Mengurusnya

Minggu, 10 Mei 2026 - 00:04 WIB
Ilustrasi: KMP mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan audit investigatif terhadap kegiatan PLTS di sejumlah puskesmas yang didanai melalui DAK. Ilustrasi: KMP mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan audit investigatif terhadap kegiatan PLTS di sejumlah puskesmas yang didanai melalui DAK.

Dugaan Korupsi

KMP Desak Inspektorat Audit PLTS Puskesmas: Pengawasan Negara Jangan Berhenti di Atas Kertas

Sabtu, 9 Mei 2026 - 23:11 WIB
Ruang digital adalah ruang kebebasan, tetapi bukan tanpa batas. Setiap komentar, kritik, dan opini yang disampaikan di ruang publik digital membawa konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral. Menjaga etika dalam berekspresi adalah bagian dari menjaga marwah demokrasi. Ruang digital adalah ruang kebebasan, tetapi bukan tanpa batas. Setiap komentar, kritik, dan opini yang disampaikan di ruang publik digital membawa konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral. Menjaga etika dalam berekspresi adalah bagian dari menjaga marwah demokrasi.

Kolom Redaksi

Menjaga Marwah Ruang Publik Digital: Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:56 WIB
Menjaga Kepercayaan Publik: Komitmen GEMPAR.CO dalam Perlindungan Data Pengguna. Menjaga Kepercayaan Publik: Komitmen GEMPAR.CO dalam Perlindungan Data Pengguna.

Kolom Redaksi

Menjaga Kepercayaan Publik: Komitmen GEMPAR.CO dalam Perlindungan Data Pengguna

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:41 WIB
GEMPAR.CO resmi hadir di tengah arus disinformasi, membawa semangat jurnalisme yang aktual, tajam, dan terpercaya. GEMPAR.CO resmi hadir di tengah arus disinformasi, membawa semangat jurnalisme yang aktual, tajam, dan terpercaya.

Headline

GEMPAR.CO Diluncurkan di Tengah Krisis Informasi Digital, Usung Jurnalisme Berintegritas

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:12 WIB