logo✖

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi? Penyidikan Kasus Korupsi MBG Mulai Menyasar Pengambil Keputusan Strategis Jaksa Agung Usulkan Pidum dan Pidsus Disatukan dalam Satu Struktur Operasi BPK Temukan 17 Permasalahan dalam Pengelolaan APBD Purwakarta Tahun 2025 SPMB Jawa Barat: Ketika Transparansi Menjadi Barang Langka

thumbnail

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi?

thumbnail

Penyidikan Kasus Korupsi MBG Mulai Menyasar Pengambil Keputusan Strategis

thumbnail

Jaksa Agung Usulkan Pidum dan Pidsus Disatukan dalam Satu Struktur Operasi

thumbnail

BPK Temukan 17 Permasalahan dalam Pengelolaan APBD Purwakarta Tahun 2025

Breaking News

Dugaan ketidaksesuaian data siswa dan tenaga pendidik di SMKS Saintek Nurul Muslimin memicu sorotan terhadap fungsi pengawasan pendidikan. Publik mendesak verifikasi dan audit untuk memastikan akurasi data serta transparansi penggunaan anggaran. Dugaan ketidaksesuaian data siswa dan tenaga pendidik di SMKS Saintek Nurul Muslimin memicu sorotan terhadap fungsi pengawasan pendidikan. Publik mendesak verifikasi dan audit untuk memastikan akurasi data serta transparansi penggunaan anggaran.

Dugaan Korupsi

Data Siswa Diduga Bermasalah, Pengawas Dipertanyakan: Di Mana Tanggung Jawab KCD Pendidikan?

Minggu, 10 Mei 2026 - 03:11 WIB
Jembatan Segaran–Pulo Putri di Batujaya disorot publik setelah muncul dugaan perbedaan spesifikasi konstruksi dengan dokumen proyek senilai Rp1,98 miliar. Audit teknis didorong untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas anggaran. Jembatan Segaran–Pulo Putri di Batujaya disorot publik setelah muncul dugaan perbedaan spesifikasi konstruksi dengan dokumen proyek senilai Rp1,98 miliar. Audit teknis didorong untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas anggaran.

Infrastruktur

Jembatan Rp1,98 Miliar di Batujaya Disorot, Diduga Ada Perbedaan Spesifikasi Konstruksi

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:50 WIB
Prosedur administrasi layanan informasi publik dinilai sah, namun tidak boleh menjadi penghalang kerja jurnalistik maupun hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Prosedur administrasi layanan informasi publik dinilai sah, namun tidak boleh menjadi penghalang kerja jurnalistik maupun hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Jawa Barat

Pedoman PPID Disdik Jabar Bisa Digugat, Ini Jalur Hukumnya Menurut UU Pers dan UU KIP

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:31 WIB
Pemerintah resmi menghapus istilah guru honorer dari sistem hukum nasional. Mulai 2027, status tenaga pendidik non-ASN diberlakukan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan nasional. Pemerintah resmi menghapus istilah guru honorer dari sistem hukum nasional. Mulai 2027, status tenaga pendidik non-ASN diberlakukan sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan nasional.

Regulasi

Guru Honorer Resmi Dihapus dari Istilah Hukum, Pemerintah Tegaskan Skema Baru Berlaku 2027

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:16 WIB
Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegas Pemprov Jawa Barat untuk tidak membuka kembali aktivitas tambang di Parung Panjang, Bogor Regency. Keputusan ini disebut sebagai langkah mengutamakan keselamatan warga, mengurangi dampak polusi, kemacetan, serta risiko kecelakaan akibat lalu lalang truk tambang. Dedi Mulyadi menegaskan sikap tegas Pemprov Jawa Barat untuk tidak membuka kembali aktivitas tambang di Parung Panjang, Bogor Regency. Keputusan ini disebut sebagai langkah mengutamakan keselamatan warga, mengurangi dampak polusi, kemacetan, serta risiko kecelakaan akibat lalu lalang truk tambang.

Pemerintahan

Dedi Mulyadi Tegas Tolak Aktivitas Tambang Parung Panjang Dibuka Kembali

Minggu, 10 Mei 2026 - 02:01 WIB
Ilustrasi: Mulai hari ini, warga Jakarta diwajibkan memilah sampah rumah tangga dalam empat kategori sebagai bagian dari program baru Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan yang ditegaskan Gubernur Pramono Anung ini diharapkan menjadi langkah nyata mengurangi beban sampah ibu kota dan membangun budaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga. Ilustrasi: Mulai hari ini, warga Jakarta diwajibkan memilah sampah rumah tangga dalam empat kategori sebagai bagian dari program baru Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan yang ditegaskan Gubernur Pramono Anung ini diharapkan menjadi langkah nyata mengurangi beban sampah ibu kota dan membangun budaya pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Kebijakan

Pramono Tegas! Mulai Hari Ini Warga Jakarta Wajib Pilah Sampah

Minggu, 10 Mei 2026 - 01:07 WIB
Ilustrasi: Di tengah semangat reformasi hukum, pertanyaan penting muncul: sejauh mana diskresi aparat dapat dijalankan tanpa menggerus kepastian hukum? Dan bagaimana memastikan sanksi administratif tidak menjadi ruang abu-abu yang rawan penyalahgunaan? Ilustrasi: Di tengah semangat reformasi hukum, pertanyaan penting muncul: sejauh mana diskresi aparat dapat dijalankan tanpa menggerus kepastian hukum? Dan bagaimana memastikan sanksi administratif tidak menjadi ruang abu-abu yang rawan penyalahgunaan?

Perspektif

PERSPEKTIF HUKUM: Pasal 613 KUHP dalam Bingkai Ultimum Remedium, Diskresi, dan Kepastian Hukum

Minggu, 10 Mei 2026 - 00:56 WIB
Ilustrasi: Hubungan keluarga bukan alasan penghapus pidana. KUHP Baru menegaskan bahwa pencurian antaranggota keluarga tetap dapat diproses hukum melalui mekanisme delik aduan, dengan batas waktu pengaduan dan pengecualian tertentu. Kepastian hukum tetap berjalan, tanpa mengabaikan ruang penyelesaian secara restoratif. Ilustrasi: Hubungan keluarga bukan alasan penghapus pidana. KUHP Baru menegaskan bahwa pencurian antaranggota keluarga tetap dapat diproses hukum melalui mekanisme delik aduan, dengan batas waktu pengaduan dan pengecualian tertentu. Kepastian hukum tetap berjalan, tanpa mengabaikan ruang penyelesaian secara restoratif.

Perspektif

PERSPEKTIF HUKUM: Pencurian dalam Keluarga Tetap Bisa Dipidana, KUHP Baru Tegaskan Delik Aduan dan Batas Penuntutan

Minggu, 10 Mei 2026 - 00:43 WIB
Ilustrasi: Balik nama sertifikat tanah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Menunda proses ini berisiko memicu sengketa, sertifikat ganda, hingga hambatan hukum di kemudian hari. Ilustrasi: Balik nama sertifikat tanah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum atas kepemilikan aset. Menunda proses ini berisiko memicu sengketa, sertifikat ganda, hingga hambatan hukum di kemudian hari.

Pelayanan Publik

Jangan Tunda Balik Nama Sertifikat Tanah, Ini Risiko dan Cara Mengurusnya

Minggu, 10 Mei 2026 - 00:04 WIB
Ilustrasi: KMP mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan audit investigatif terhadap kegiatan PLTS di sejumlah puskesmas yang didanai melalui DAK. Ilustrasi: KMP mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk melakukan audit investigatif terhadap kegiatan PLTS di sejumlah puskesmas yang didanai melalui DAK.

Dugaan Korupsi

KMP Desak Inspektorat Audit PLTS Puskesmas: Pengawasan Negara Jangan Berhenti di Atas Kertas

Sabtu, 9 Mei 2026 - 23:11 WIB
Ruang digital adalah ruang kebebasan, tetapi bukan tanpa batas. Setiap komentar, kritik, dan opini yang disampaikan di ruang publik digital membawa konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral. Menjaga etika dalam berekspresi adalah bagian dari menjaga marwah demokrasi. Ruang digital adalah ruang kebebasan, tetapi bukan tanpa batas. Setiap komentar, kritik, dan opini yang disampaikan di ruang publik digital membawa konsekuensi hukum dan tanggung jawab moral. Menjaga etika dalam berekspresi adalah bagian dari menjaga marwah demokrasi.

Kolom Redaksi

Menjaga Marwah Ruang Publik Digital: Kebebasan Berpendapat dan Tanggung Jawab Hukum

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:56 WIB
Menjaga Kepercayaan Publik: Komitmen GEMPAR.CO dalam Perlindungan Data Pengguna. Menjaga Kepercayaan Publik: Komitmen GEMPAR.CO dalam Perlindungan Data Pengguna.

Kolom Redaksi

Menjaga Kepercayaan Publik: Komitmen GEMPAR.CO dalam Perlindungan Data Pengguna

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:41 WIB
GEMPAR.CO resmi hadir di tengah arus disinformasi, membawa semangat jurnalisme yang aktual, tajam, dan terpercaya. GEMPAR.CO resmi hadir di tengah arus disinformasi, membawa semangat jurnalisme yang aktual, tajam, dan terpercaya.

Headline

GEMPAR.CO Diluncurkan di Tengah Krisis Informasi Digital, Usung Jurnalisme Berintegritas

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:12 WIB