logo✖

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi? Penyidikan Kasus Korupsi MBG Mulai Menyasar Pengambil Keputusan Strategis Jaksa Agung Usulkan Pidum dan Pidsus Disatukan dalam Satu Struktur Operasi BPK Temukan 17 Permasalahan dalam Pengelolaan APBD Purwakarta Tahun 2025 SPMB Jawa Barat: Ketika Transparansi Menjadi Barang Langka

thumbnail

Warga Apresiasi Pj Kepala Desa Sumbereja, Semangat Siskamling Kembali Bangkit

thumbnail

KMP Minta Kejari Purwakarta Jelaskan Dasar Hukum Pengembangan Dugaan Gratifikasi Menjadi TPPU

thumbnail

Karawang Siapkan 7,1 Hektare Lahan, Dukung Program Pengelolaan Sampah Nasional

thumbnail

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi?

Breaking News

Pengelolaan aset negara tidak dapat disederhanakan hanya melalui berita acara internal. Material hasil pembongkaran bangunan sekolah tetap melekat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang wajib dikelola sesuai prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengelolaan aset negara tidak dapat disederhanakan hanya melalui berita acara internal. Material hasil pembongkaran bangunan sekolah tetap melekat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) yang wajib dikelola sesuai prosedur, kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Analisis Hukum

Menguji Kebenaran Materiil Rekomendasi Dinas Pendidikan terhadap Berita Acara Hibah Aset Milik Pemerintah

Selasa, 19 Mei 2026 - 07:10 WIB
Kualitas sebuah gugatan tidak hanya diukur dari kerasnya tuduhan, tetapi dari ketepatan menyusun dasar hukum, kejelasan tuntutan, serta kecermatan memenuhi hukum acara perdata. Dalam praktik peradilan, kesalahan formil dapat membuat perkara gugur bahkan sebelum pokok sengketa diperiksa. Kualitas sebuah gugatan tidak hanya diukur dari kerasnya tuduhan, tetapi dari ketepatan menyusun dasar hukum, kejelasan tuntutan, serta kecermatan memenuhi hukum acara perdata. Dalam praktik peradilan, kesalahan formil dapat membuat perkara gugur bahkan sebelum pokok sengketa diperiksa.

Opini Hukum

Menguji Kualitas Gugatan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata

Selasa, 19 Mei 2026 - 06:43 WIB
KMP soroti penghentian penyelidikan dugaan korupsi Dana Desa di 11 desa Kabupaten Purwakarta. Pengembalian kerugian negara dinilai tidak otomatis menghapus kewajiban pengujian pidana secara transparan dan akuntabel. Ilustrasi foto GEMPAR.co KMP soroti penghentian penyelidikan dugaan korupsi Dana Desa di 11 desa Kabupaten Purwakarta. Pengembalian kerugian negara dinilai tidak otomatis menghapus kewajiban pengujian pidana secara transparan dan akuntabel. Ilustrasi foto GEMPAR.co

Dugaan Korupsi

KMP Soroti Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi Dana Desa di 11 Desa Purwakarta

Senin, 18 Mei 2026 - 20:27 WIB
Revitalisasi SMPN 2 Jayakerta di Kabupaten Karawang menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait pengelolaan material hasil bongkaran bangunan sekolah. Transparansi tata kelola aset dan mekanisme penggunaan hasil penjualan material kini menjadi perhatian berbagai pihak. Foto: GEMPAR.co Revitalisasi SMPN 2 Jayakerta di Kabupaten Karawang menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait pengelolaan material hasil bongkaran bangunan sekolah. Transparansi tata kelola aset dan mekanisme penggunaan hasil penjualan material kini menjadi perhatian berbagai pihak. Foto: GEMPAR.co

Laporan Khusus

Material Bongkaran Revitalisasi SMPN 2 Jayakerta Jadi Sorotan, Transparansi Pengelolaan Aset Dipertanyakan

Senin, 18 Mei 2026 - 18:19 WIB
Komisi IV DPRD Karawang mendesak KCD Wilayah IV Jawa Barat segera membuka hasil verifikasi dugaan ketidaksesuaian data pendidikan di salah satu SMK swasta di Karawang. Keterbukaan informasi dinilai penting agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Komisi IV DPRD Karawang mendesak KCD Wilayah IV Jawa Barat segera membuka hasil verifikasi dugaan ketidaksesuaian data pendidikan di salah satu SMK swasta di Karawang. Keterbukaan informasi dinilai penting agar polemik yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Laporan Khusus

DPRD Karawang Minta KCD Wilayah IV Segera Buka Hasil Verifikasi Dugaan Ketidaksesuaian Data Pendidikan

Senin, 18 Mei 2026 - 12:34 WIB
Bangunan sekolah boleh direvitalisasi, tetapi tata kelola aset negara tidak boleh diabaikan. Material bongkaran sekolah negeri tetap merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya wajib mengikuti prosedur hukum, transparan, dan akuntabel. Bangunan sekolah boleh direvitalisasi, tetapi tata kelola aset negara tidak boleh diabaikan. Material bongkaran sekolah negeri tetap merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang pengelolaannya wajib mengikuti prosedur hukum, transparan, dan akuntabel.

Opini Hukum

Penjualan Aset Bongkaran Sekolah Negeri Harus Mematuhi Hukum dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Senin, 18 Mei 2026 - 09:19 WIB
Sebuah mobil box diduga mengangkut BBM subsidi jenis solar dan bensin menggunakan jerigen berkapasitas besar. Aktivitas pemuatan terpantau di kawasan Pasar Karangjati menuju Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Sabtu malam (16/5/2026). Sebuah mobil box diduga mengangkut BBM subsidi jenis solar dan bensin menggunakan jerigen berkapasitas besar. Aktivitas pemuatan terpantau di kawasan Pasar Karangjati menuju Desa Labanjaya, Kecamatan Pedes, Sabtu malam (16/5/2026).

Laporan Khusus

Diduga Angkut BBM Subsidi, Mobil Box Terpantau Memuat Jerigen di Karawang

Minggu, 17 Mei 2026 - 20:42 WIB
RUP Bapenda Karawang 2026 menjadi sorotan setelah muncul paket Belanja Tagihan Listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah Rp1,4 miliar. Selain itu, puluhan paket dengan nomenklatur serupa diduga terfragmentasi dalam pengadaan rutin operasional. (Ilustrasi Foto Gempar.co) RUP Bapenda Karawang 2026 menjadi sorotan setelah muncul paket Belanja Tagihan Listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan Mobil Pelayanan Pajak Daerah Rp1,4 miliar. Selain itu, puluhan paket dengan nomenklatur serupa diduga terfragmentasi dalam pengadaan rutin operasional. (Ilustrasi Foto Gempar.co)

Laporan Khusus

RUP Bapenda Karawang 2026 Disorot, Tagihan Listrik Rp 9,2 Miliar dan Mobil Pajak Rp 1,4 Miliar Dipertanyakan

Minggu, 17 Mei 2026 - 15:55 WIB
Sorotan publik terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bapenda Karawang Tahun 2026 terus menguat. Paket belanja listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan mobil pelayanan pajak Rp1,4 miliar menjadi perhatian karena dinilai perlu penjelasan terbuka kepada masyarakat. Sorotan publik terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bapenda Karawang Tahun 2026 terus menguat. Paket belanja listrik senilai Rp9,2 miliar dan pengadaan mobil pelayanan pajak Rp1,4 miliar menjadi perhatian karena dinilai perlu penjelasan terbuka kepada masyarakat.

Laporan Khusus

RUP Bapenda Karawang 2026 Rp16,1 Miliar, Anggaran Perjalanan Dinas dan Honorarium Dipertanyakan

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:45 WIB
Pengecoran halaman SMAN 1 Cibuaya menjadi sorotan publik. Proyek yang diduga menggunakan Dana BOS 2026 itu dinilai minim transparansi dan dikhawatirkan tidak memenuhi standar teknik konstruksi, sehingga berpotensi cepat mengalami kerusakan. Pengecoran halaman SMAN 1 Cibuaya menjadi sorotan publik. Proyek yang diduga menggunakan Dana BOS 2026 itu dinilai minim transparansi dan dikhawatirkan tidak memenuhi standar teknik konstruksi, sehingga berpotensi cepat mengalami kerusakan.

Investigasi

Pengecoran Halaman SMAN 1 Cibuaya Disorot, Diduga Abaikan Standar Konstruksi dan Transparansi Dana BOS

Minggu, 17 Mei 2026 - 12:38 WIB
Rembesan air yang diduga berasal dari saluran irigasi di sepanjang Jalan Raya Batujaya, Karawang, dikeluhkan warga karena menggenangi badan jalan dan membahayakan pengendara. Rembesan air yang diduga berasal dari saluran irigasi di sepanjang Jalan Raya Batujaya, Karawang, dikeluhkan warga karena menggenangi badan jalan dan membahayakan pengendara.

Infrastruktur

Rembesan Air Irigasi di Jalan Raya Batujaya Dikeluhkan Warga, Berpotensi Membahayakan Pengendara

Minggu, 17 Mei 2026 - 11:40 WIB
Publik meminta pemerintah daerah, Bea Cukai, Satpol PP, dan aparat penegak hukum bertindak tegas karena praktik tersebut dinilai merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Cukai. Publik meminta pemerintah daerah, Bea Cukai, Satpol PP, dan aparat penegak hukum bertindak tegas karena praktik tersebut dinilai merugikan negara dan melanggar Undang-Undang Cukai.

Investigasi

Rokok Ilegal Diduga Marak di Karawang, Pemda dan Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak Tegas

Minggu, 17 Mei 2026 - 11:04 WIB
Bidkum Polda Jabar menggelar penyuluhan hukum di Aula Presisi Polres Purwakarta sebagai upaya meningkatkan pemahaman personel terhadap KUHAP baru dan paradigma hukum modern. Kegiatan ini diharapkan memperkuat profesionalisme, integritas, serta pelayanan humanis anggota Polri kepada masyarakat. Bidkum Polda Jabar menggelar penyuluhan hukum di Aula Presisi Polres Purwakarta sebagai upaya meningkatkan pemahaman personel terhadap KUHAP baru dan paradigma hukum modern. Kegiatan ini diharapkan memperkuat profesionalisme, integritas, serta pelayanan humanis anggota Polri kepada masyarakat.

Headline

Bidkum Polda Jabar Berikan Penyuluhan Hukum di Polres Purwakarta, Personel Didorong Adaptif Hadapi KUHAP Baru

Minggu, 17 Mei 2026 - 10:37 WIB
Dalam hukum perdata, waktu bukan sekadar hitungan kalender, melainkan penentu hidup atau gugurnya hak hukum seseorang. Jangan biarkan hak menggugat hilang karena terlambat memperjuangkannya. Dalam hukum perdata, waktu bukan sekadar hitungan kalender, melainkan penentu hidup atau gugurnya hak hukum seseorang. Jangan biarkan hak menggugat hilang karena terlambat memperjuangkannya.

Opini Hukum

Daluarsa Gugatan Perdata: Jangan Sampai Hak Hukum Hilang Karena Terlambat Menggugat

Minggu, 17 Mei 2026 - 10:08 WIB
Pemerhati kebijakan publik Jiji Makriji menegaskan, rumah sakit daerah merupakan wajah pelayanan pemerintah yang harus mengedepankan profesionalisme, empati, dan komunikasi humanis kepada masyarakat. Pemerhati kebijakan publik Jiji Makriji menegaskan, rumah sakit daerah merupakan wajah pelayanan pemerintah yang harus mengedepankan profesionalisme, empati, dan komunikasi humanis kepada masyarakat.

Pelayanan Publik

Citra Buruk Pelayanan RSUD Rengasdengklok Dinilai Coreng Nama Baik Bupati Karawang

Minggu, 17 Mei 2026 - 09:23 WIB
Keluhan keluarga pasien terhadap pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok menjadi pengingat bahwa pelayanan publik membutuhkan empati, komunikasi yang baik, dan kepastian penanganan bagi masyarakat. Keluhan keluarga pasien terhadap pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok menjadi pengingat bahwa pelayanan publik membutuhkan empati, komunikasi yang baik, dan kepastian penanganan bagi masyarakat.

Editorial

Keselamatan Pasien Harus Menjadi Prioritas, Bukan Tersandera Administrasi

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:58 WIB
Pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok kembali menjadi sorotan publik. Keluarga pasien asal Tirtajaya mengeluhkan pelayanan yang dinilai terkendala prosedur SPGDT saat membawa pasien untuk mendapatkan penanganan medis darurat, Sabtu malam (16/5/2026). Pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok kembali menjadi sorotan publik. Keluarga pasien asal Tirtajaya mengeluhkan pelayanan yang dinilai terkendala prosedur SPGDT saat membawa pasien untuk mendapatkan penanganan medis darurat, Sabtu malam (16/5/2026).

Laporan Khusus

Pelayanan IGD RSUD Rengasdengklok Dikeluhkan, Prosedur SPGDT Dinilai Hambat Penanganan Pasien

Minggu, 17 Mei 2026 - 08:37 WIB
Putusan pemidanaan bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi mencerminkan wajah keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Putusan pemidanaan bukan sekadar menjatuhkan hukuman, tetapi mencerminkan wajah keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Kolom Redaksi

Putusan Pemidanaan dan Wajah Keadilan di Indonesia

Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:40 WIB
Daluwarsa penuntutan dalam KUHP baru menjadi penanda penting reformasi hukum pidana nasional. Kepastian hukum harus berjalan seimbang dengan profesionalisme penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Daluwarsa penuntutan dalam KUHP baru menjadi penanda penting reformasi hukum pidana nasional. Kepastian hukum harus berjalan seimbang dengan profesionalisme penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Opini Hukum

Daluwarsa Penuntutan dalam KUHP Baru: Antara Kepastian Hukum dan Tantangan Penegakan Keadilan

Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:09 WIB
Sorotan publik terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan BUMDes Baraya Mandiri terus bergulir. Masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp325,5 juta Sorotan publik terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan BUMDes Baraya Mandiri terus bergulir. Masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp325,5 juta

Laporan Khusus

Direktur BUMDes Baraya Mandiri Belum Berikan Klarifikasi Usai Pernyataan Bendahara soal Dana Ketahanan Pangan Rp325 Juta

Sabtu, 16 Mei 2026 - 21:21 WIB