logo✖

Mendagri Larang Pemda Putus Kontrak PPPK hingga Desember 2026, Ini Empat Pengecualiannya Pemkot Bandung Siapkan Sentra Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan Kejagung Ungkap Kerugian Negara Rp863 Miliar dalam Dugaan Korupsi Motor Listrik Program MBG Dugaan Pasal Selundupan di PKPU: KPU Tak Cukup Membela Diri dengan Dokumen Pemprov Jabar Tawarkan 11 Proyek Investasi Rp 2,072 Triliun, Ini Daftarnya

thumbnail

Mendagri Larang Pemda Putus Kontrak PPPK hingga Desember 2026, Ini Empat Pengecualiannya

thumbnail

Pemkot Bandung Siapkan Sentra Wisata Kuliner di Setiap Kecamatan

thumbnail

Kejagung Ungkap Kerugian Negara Rp863 Miliar dalam Dugaan Korupsi Motor Listrik Program MBG

thumbnail

Dugaan Pasal Selundupan di PKPU: KPU Tak Cukup Membela Diri dengan Dokumen

Berita Terkini

Hingga akhir Mei 2026, penyidik telah memeriksa sedikitnya 91 saksi, mendalami 481 debitur, serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Hingga akhir Mei 2026, penyidik telah memeriksa sedikitnya 91 saksi, mendalami 481 debitur, serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Utama

Belum Ada Tersangka, Kejari Karawang Terus Kembangkan Penyidikan Dugaan Korupsi KPR BTN

Selasa, 2 Juni 2026 - 08:18 WIB
Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa ASN yang berulang kali melanggar aturan dan tidak menjalankan tugas pelayanan publik dapat dikenakan sanksi tegas, termasuk penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa ASN yang berulang kali melanggar aturan dan tidak menjalankan tugas pelayanan publik dapat dikenakan sanksi tegas, termasuk penghentian pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Utama

ASN Mangkir Terancam Tak Terima TPP, Bupati Karawang Siapkan Sanksi Tegas

Senin, 1 Juni 2026 - 16:29 WIB
Catim (kanan), nelayan kepiting di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, memperbaiki jaring bersama anaknya sebelum kembali melaut. Catim (kanan), nelayan kepiting di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, memperbaiki jaring bersama anaknya sebelum kembali melaut.

Utama

Nasib Nelayan di Pesisir Karawang: Rumah Terancam Abrasi, Penghasilan Terus Menurun

Senin, 1 Juni 2026 - 15:25 WIB
Abrasi terus menggerus pesisir Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Di sejumlah titik, garis pantai semakin mundur dan mengancam akses jalan serta lingkungan permukiman warga. Abrasi terus menggerus pesisir Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Di sejumlah titik, garis pantai semakin mundur dan mengancam akses jalan serta lingkungan permukiman warga.

Bencana

Abrasi Pantai Pedes Kian Mengkhawatirkan, Warga Dorong Penanaman Mangrove sebagai Solusi Jangka Panjang

Senin, 1 Juni 2026 - 11:30 WIB
Bangunan liar kembali bermunculan di sepanjang jalur Provinsi Rengasdengklok–Batujaya setelah sebelumnya dilakukan penertiban. Warga menyoroti lemahnya pengawasan pasca-pembongkaran yang dinilai membuka peluang munculnya bangli baru di atas lahan milik negara. Bangunan liar kembali bermunculan di sepanjang jalur Provinsi Rengasdengklok–Batujaya setelah sebelumnya dilakukan penertiban. Warga menyoroti lemahnya pengawasan pasca-pembongkaran yang dinilai membuka peluang munculnya bangli baru di atas lahan milik negara.

Investigasi

Bangli Kembali Menjamur di Jalur Rengasdengklok–Batujaya, Warga Soroti Lemahnya Pengawasan Pasca-Penertiban

Senin, 1 Juni 2026 - 09:53 WIB
Sebanyak 20.595 siswa SD dan SMP negeri di Kota Serang diproyeksikan menerima bantuan seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Program tersebut didanai APBD 2026 sebesar Rp2,5 miliar dan akan direalisasikan setelah proses SPMB selesai. (Ilustrasi/GEMPAR.CO) Sebanyak 20.595 siswa SD dan SMP negeri di Kota Serang diproyeksikan menerima bantuan seragam sekolah gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Program tersebut didanai APBD 2026 sebesar Rp2,5 miliar dan akan direalisasikan setelah proses SPMB selesai. (Ilustrasi/GEMPAR.CO)

Pendidikan

Program Seragam Gratis Pemkot Serang Sasar Lebih dari 20 Ribu Pelajar Negeri

Senin, 1 Juni 2026 - 09:22 WIB
Kemensos membenahi data penerima bansos secara nasional menyusul temuan bahwa sekitar 45 persen penerima PKH diduga tidak lagi memenuhi kriteria. Pemerintah mengoptimalkan DTSEN untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. (Ilustrasi: GEMPAR.CO) Kemensos membenahi data penerima bansos secara nasional menyusul temuan bahwa sekitar 45 persen penerima PKH diduga tidak lagi memenuhi kriteria. Pemerintah mengoptimalkan DTSEN untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. (Ilustrasi: GEMPAR.CO)

Kebijakan Pemerintah

Kemensos Benahi Data Penerima Bansos, Temuan 45 Persen Penerima PKH Diduga Tak Lagi Layak

Senin, 1 Juni 2026 - 08:52 WIB
Dugaan ketidaksesuaian data dalam sistem Dapodik di SMKS Saintek Nurul Muslimin masih menunggu hasil verifikasi resmi dari KCD Wilayah IV Jawa Barat. Praktisi hukum menilai transparansi dan percepatan proses verifikasi penting untuk memberikan kepastian informasi kepada publik. Dugaan ketidaksesuaian data dalam sistem Dapodik di SMKS Saintek Nurul Muslimin masih menunggu hasil verifikasi resmi dari KCD Wilayah IV Jawa Barat. Praktisi hukum menilai transparansi dan percepatan proses verifikasi penting untuk memberikan kepastian informasi kepada publik.

Utama

Dugaan Ketidaksesuaian Data Dapodik SMKS Saintek Nurul Muslimin Belum Tuntas

Senin, 1 Juni 2026 - 07:59 WIB

Human Interest

Partisipasi Perusahaan Meningkat, Bantuan Hewan Kurban ke Pemkab Karawang Naik Tajam Dibanding Tahun Lalu

Minggu, 31 Mei 2026 - 22:06 WIB

Utama

Pendapatan Daerah Karawang 2026 Sudah Tembus Triliunan, Pajak Industri hingga PBB Jadi Mesin Utama

Minggu, 31 Mei 2026 - 21:31 WIB

Pendidikan

Lingkungan Kurang Terawat, Warga Soroti Pengelolaan PKBM Rahmatunnajah Pakisjaya

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:53 WIB

Bencana

Abrasi Pantai Pakisjaya Kian Mengganas, Warga Desak Penanaman Mangrove dan Pembangunan Pemecah Ombak

Minggu, 31 Mei 2026 - 20:01 WIB

Pendidikan

Sekolah Lain Sudah Menikmati MBG, Ratusan Siswa di Yayasan Ummu Hamdah Masih Menunggu

Minggu, 31 Mei 2026 - 19:25 WIB

Pendidikan

Persaingan Ketat! Jalur Nilai Rapor Sekolah Maung di SMAN 2 Cirebon Diserbu Pendaftar

Minggu, 31 Mei 2026 - 13:33 WIB

Utama

Putusan MK Dinilai Perkuat Hak Politik Perempuan, DPR Dorong Keterwakilan Lebih Inklusif

Minggu, 31 Mei 2026 - 11:56 WIB

Utama

Instruksi Jaksa Agung Soal Kepala Desa: Antara Kebijakan Pembinaan dan Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Minggu, 31 Mei 2026 - 10:50 WIB

Utama

Putusan MK Tak Hentikan IKN, Otorita Tegaskan Nusantara Terus Dibangun

Minggu, 31 Mei 2026 - 09:09 WIB

Utama

BGN Tegaskan Verifikasi SPPG Gratis, Masyarakat Diminta Waspadai Modus Penipuan

Minggu, 31 Mei 2026 - 08:37 WIB
Aktivitas bongkar muat energi di terminal minyak dan LPG. Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang memberikan kewenangan kepada Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak bumi, BBM, dan LPG guna memperkuat ketahanan energi nasional serta menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika pasar global. Aktivitas bongkar muat energi di terminal minyak dan LPG. Pemerintah resmi menerbitkan Perpres Nomor 26 Tahun 2026 yang memberikan kewenangan kepada Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk melakukan impor minyak bumi, BBM, dan LPG guna memperkuat ketahanan energi nasional serta menjaga stabilitas pasokan di tengah dinamika pasar global.

Kebijakan Pemerintah

BLU Kini Bisa Impor Minyak dan LPG, Prabowo Terbitkan Perpres Ketahanan Energi Nasional

Minggu, 31 Mei 2026 - 08:17 WIB

Pendidikan

Pendaftaran SPMB Sekolah Maung Terkendala, DPRD Jabar Desak Perbaikan Sistem

Minggu, 31 Mei 2026 - 07:24 WIB