logo✖

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi? Penyidikan Kasus Korupsi MBG Mulai Menyasar Pengambil Keputusan Strategis Jaksa Agung Usulkan Pidum dan Pidsus Disatukan dalam Satu Struktur Operasi BPK Temukan 17 Permasalahan dalam Pengelolaan APBD Purwakarta Tahun 2025 SPMB Jawa Barat: Ketika Transparansi Menjadi Barang Langka

thumbnail

Warga Apresiasi Pj Kepala Desa Sumbereja, Semangat Siskamling Kembali Bangkit

thumbnail

KMP Minta Kejari Purwakarta Jelaskan Dasar Hukum Pengembangan Dugaan Gratifikasi Menjadi TPPU

thumbnail

Karawang Siapkan 7,1 Hektare Lahan, Dukung Program Pengelolaan Sampah Nasional

thumbnail

Benarkah Karawang Kekurangan SMP, atau Tata Kelola Pendidikan yang Perlu Dievaluasi?

Breaking News

Lembaga Perlindungan Konsumen Anom Kali Jaga Indonesia (LPK-AKI) Perwakilan Bekasi Raya melaporkan dugaan sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Lembaga Perlindungan Konsumen Anom Kali Jaga Indonesia (LPK-AKI) Perwakilan Bekasi Raya melaporkan dugaan sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bekasi yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Amdal

LPK-AKI Adukan Dugaan Dapur MBG Tanpa IPAL ke Badan Gizi Nasional

Kamis, 4 Juni 2026 - 02:17 WIB
Kejaksaan Negeri Kota Bandung resmi menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga. Kejaksaan Negeri Kota Bandung resmi menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga.

Breaking News

Kejari Kota Bandung Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi, Status Tersangka Wakil Wali Kota Bandung Erwin Gugur

Rabu, 3 Juni 2026 - 21:18 WIB
Kejagung mendalami dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Penyidik menelusuri penunjukan sejumlah mitra SPPG yang diduga memiliki afiliasi dengan mantan petinggi BGN serta proses verifikasi yang diduga tidak sesuai prosedur. Kejagung mendalami dugaan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Penyidik menelusuri penunjukan sejumlah mitra SPPG yang diduga memiliki afiliasi dengan mantan petinggi BGN serta proses verifikasi yang diduga tidak sesuai prosedur.

Dugaan Korupsi

Dugaan Korupsi Program MBG, Kejagung Sebut Sejumlah SPPG Terafiliasi dengan Eks Petinggi BGN

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:59 WIB
Foto: Pengurus BUMDes Mandiri Sukasari saat memberikan keterangan kepada Tim Investigasi GEMPAR.CO, Rabu (3/6/2026). Foto: Pengurus BUMDes Mandiri Sukasari saat memberikan keterangan kepada Tim Investigasi GEMPAR.CO, Rabu (3/6/2026).

Laporan Khusus

Program Ketahanan Pangan BUMDes Sukasari Menuai Tanda Tanya, Keterangan Pengelola Picu Pertanyaan Baru

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:27 WIB
Ketua LPK Anom Kalijaga, Eri Efendi, SH, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup serta perlindungan konsumen. Ketua LPK Anom Kalijaga, Eri Efendi, SH, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan verifikasi lapangan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup serta perlindungan konsumen.

Amdal

LPK Anom Kalijaga Soroti Dugaan Pengelolaan IPAL Dapur MBG di Bekasi, Minta Pemerintah Lakukan Verifikasi

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:59 WIB
KMP menilai PT Win Textile belum menjawab substansi pengelolaan limbah yang diminta melalui dua surat klarifikasi. Organisasi masyarakat tersebut menyoroti pentingnya transparansi lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. KMP menilai PT Win Textile belum menjawab substansi pengelolaan limbah yang diminta melalui dua surat klarifikasi. Organisasi masyarakat tersebut menyoroti pentingnya transparansi lingkungan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Amdal

KMP Nilai PT Win Textile Belum Jawab Substansi Pengelolaan Limbah

Rabu, 3 Juni 2026 - 18:06 WIB
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditahan Kejaksaan Agung setelah menjalani pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditahan Kejaksaan Agung setelah menjalani pemeriksaan terkait penyidikan dugaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dugaan Korupsi

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Pengusutan Tata Kelola Program MBG Memasuki Babak Baru

Rabu, 3 Juni 2026 - 17:33 WIB
Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikabarkan dijemput Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) dini hari. Pada hari yang sama, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta Pusat. Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dikabarkan dijemput Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6/2026) dini hari. Pada hari yang sama, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor BGN di Jakarta Pusat.

Dugaan Korupsi

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dikabarkan Dijemput Kejagung, Publik Menunggu Penjelasan Resmi

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:04 WIB
Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Penggeledahan yang berlangsung sejak dini hari itu dilakukan sehari setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan BGN. Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026). Penggeledahan yang berlangsung sejak dini hari itu dilakukan sehari setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan BGN.

Dugaan Korupsi

Kejagung Geledah Kantor BGN Sehari Setelah Pergantian Pimpinan

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:37 WIB
Partisipasi sebesar Rp100 ribu per siswa disepakati dalam rapat yang melibatkan pihak sekolah, komite, dan wali murid. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya edaran larangan pungutan dari Disdikbud Karawang. Partisipasi sebesar Rp100 ribu per siswa disepakati dalam rapat yang melibatkan pihak sekolah, komite, dan wali murid. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum terbitnya edaran larangan pungutan dari Disdikbud Karawang.

Pendidikan

Sebelum Edaran Disdik Terbit, SDN II Batujaya Galang Dana Perpisahan dari Orang Tua Siswa

Rabu, 3 Juni 2026 - 10:35 WIB
Diplomasi, kritik, dan konstitusi. Dino Patti Djalal menjadi salah satu suara yang terus mewarnai diskursus kebijakan luar negeri Indonesia melalui pengalaman dan perspektif diplomatik yang luas. Diplomasi, kritik, dan konstitusi. Dino Patti Djalal menjadi salah satu suara yang terus mewarnai diskursus kebijakan luar negeri Indonesia melalui pengalaman dan perspektif diplomatik yang luas.

Tokoh

Profil Lengkap Dino Patti Djalal: Diplomat Senior yang Kerap Mengkritisi Kebijakan Luar Negeri Pemerintah

Rabu, 3 Juni 2026 - 08:51 WIB
PP Nomor 16 Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. PP Nomor 16 Tahun 2026 membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia.

Regulasi

PP Nomor 16 Tahun 2026 Ubah Tata Kelola Desa, Ini Poin-Poin Penting yang Perlu Diketahui

Rabu, 3 Juni 2026 - 08:24 WIB
Ketua Umum Rakyat Membela Prabowo (RAMBO), Haetami Abdallah, menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketua Umum Rakyat Membela Prabowo (RAMBO), Haetami Abdallah, menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Eksklusif

Haetami Abdallah: Negara Hukum Tidak Boleh Tunduk pada Jabatan dan Pengaruh

Rabu, 3 Juni 2026 - 07:18 WIB
Tim Investigasi GEMPAR.CO menelusuri regulasi, pendapat pakar, sikap resmi KPK, hingga proses uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap fakta di balik kontroversi yang menjadi sorotan nasional ini. Tim Investigasi GEMPAR.CO menelusuri regulasi, pendapat pakar, sikap resmi KPK, hingga proses uji materi di Mahkamah Konstitusi untuk mengungkap fakta di balik kontroversi yang menjadi sorotan nasional ini.

Investigasi

Benarkah Bos BUMN Kini Kebal dari Jerat KPK?

Rabu, 3 Juni 2026 - 06:57 WIB
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengganti Kepala BGN serta dua Wakil Kepala BGN sekaligus. Pemerintah menyebut langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, serta meningkatkan manfaat nyata bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengganti Kepala BGN serta dua Wakil Kepala BGN sekaligus. Pemerintah menyebut langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola organisasi, mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional, serta meningkatkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Headline

Prabowo Rombak Total Pimpinan BGN, Kepala dan Dua Wakil Diganti Sekaligus

Selasa, 2 Juni 2026 - 22:50 WIB
KMP mengapresiasi respons PT Urase Prima terkait pengelolaan lingkungan. Namun, KMP masih memerlukan dokumen pendukung untuk memverifikasi informasi yang telah disampaikan secara objektif, transparan, dan berbasis data. KMP mengapresiasi respons PT Urase Prima terkait pengelolaan lingkungan. Namun, KMP masih memerlukan dokumen pendukung untuk memverifikasi informasi yang telah disampaikan secara objektif, transparan, dan berbasis data.

Amdal

KMP Apresiasi Respons PT Urase Prima, Dorong Verifikasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Selasa, 2 Juni 2026 - 21:46 WIB
Belanja penghargaan senilai Rp1,397 miliar dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Kesra Setda Karawang Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik. Belanja penghargaan senilai Rp1,397 miliar dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Kesra Setda Karawang Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan publik.

Laporan Khusus

Belanja Penghargaan Rp1,39 Miliar di Kesra Karawang Jadi Sorotan, Siapa Penerimanya?

Selasa, 2 Juni 2026 - 18:24 WIB
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan anggaran di Disdikpora Karawang Tahun Anggaran 2025 memicu langkah evaluasi dari Inspektorat Daerah. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan anggaran di Disdikpora Karawang Tahun Anggaran 2025 memicu langkah evaluasi dari Inspektorat Daerah.

Laporan Khusus

BPK Temukan Penggunaan Anggaran Tak Sesuai Peruntukan, Inspektorat Karawang Bergerak

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:51 WIB
Penemuan ribuan ikan mati yang mengambang di aliran Sungai Irigasi Johar, Kabupaten Karawang, memicu kekhawatiran warga terhadap dugaan pencemaran limbah. Penemuan ribuan ikan mati yang mengambang di aliran Sungai Irigasi Johar, Kabupaten Karawang, memicu kekhawatiran warga terhadap dugaan pencemaran limbah.

Pencemaran

Diduga Tercemar Limbah, Ribuan Ikan Mati Mengapung di Sungai Irigasi Johar Karawang

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:21 WIB
Sorotan terhadap pengadaan belanja makan dan minum di lingkungan Setda Purwakarta mencuat setelah nilai kontraknya mencapai Rp2,39 miliar pada Tahun Anggaran 2026. Sorotan terhadap pengadaan belanja makan dan minum di lingkungan Setda Purwakarta mencuat setelah nilai kontraknya mencapai Rp2,39 miliar pada Tahun Anggaran 2026.

Investigasi

Anggaran Mamin Setda Purwakarta Rp2,39 Miliar Jadi Sorotan, Publik Pertanyakan Urgensi dan Transparansi Pengadaan

Selasa, 2 Juni 2026 - 13:48 WIB